Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, seringkali batas laut Indonesia diinjak-injak oleh pelanggar-pelanggar yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi hal yang sangat penting.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita tidak boleh memberikan toleransi kepada siapapun yang mencoba melanggar batas laut Indonesia. Kita harus menegakkan kedaulatan negara kita dengan sungguh-sungguh,” ujar Aan Kurnia.

Salah satu bentuk pelanggaran batas laut yang sering terjadi di Indonesia adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, namun juga dapat merusak ekosistem laut Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan dengan ketat.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Jika kita tidak peduli, siapa lagi yang akan melakukannya?” ucap Prigi.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah perairan yang sering kali menjadi sumber sengketa.

Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat ditekan dan keamanan serta kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga kelestarian laut Indonesia demi generasi mendatang.