Tindak Pidana Laut: Ancaman Terhadap Keamanan Maritim Indonesia

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Namun, kekayaan ini juga membawa risiko, terutama dari tindak pidana laut. Tindak pidana laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan maritim Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia semakin meresahkan. “Tindak pidana laut ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengancam kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia,” ujar Laksamana Muda Aan.

Ancaman tindak pidana laut juga diakui oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi. Menurutnya, penegakan hukum di perairan Indonesia masih rentan karena minimnya sarana dan prasarana. “Kita harus meningkatkan kerjasama antar lembaga dan negara untuk memerangi tindak pidana laut ini,” kata Laksamana TNI Ade Supandi.

Dalam upaya mengatasi tindak pidana laut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah, termasuk membentuk Satgas 115 untuk melindungi perairan Indonesia. Namun, masih dibutuhkan kerjasama yang lebih luas, baik dengan negara tetangga maupun lembaga internasional.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Munggaran, kerjasama regional dan internasional sangat penting dalam memerangi tindak pidana laut. “Tindak pidana laut tidak mengenal batas negara, oleh karena itu perlu adanya kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah ini,” ujar Arifsyah.

Dengan meningkatnya ancaman tindak pidana laut, perlu adanya kesadaran dan kerjasama dari semua pihak untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat melindungi laut Indonesia dari ancaman tindak pidana laut.