Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia memegang peranan yang sangat krusial. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Namun, tanpa adanya peraturan hukum laut yang jelas dan tertib, potensi tersebut bisa terancam oleh berbagai masalah seperti illegal fishing, pencemaran laut, dan konflik antar negara.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut merupakan landasan yang sangat penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tanpa adanya peraturan yang jelas, bisa terjadi overexploitasi yang dapat merusak ekosistem laut dan merugikan generasi mendatang.”

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai peraturan hukum laut seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Melalui undang-undang ini, pemerintah berkomitmen untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan.

Namun, implementasi dari peraturan hukum laut masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak kasus illegal fishing yang sulit diatasi karena perbedaan hukum antar negara dan minimnya kerjasama internasional. Hal ini menurut Dr. Kuncoro Ariawan, seorang ahli kelautan dari Institut Pertanian Bogor, membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum laut.

Dalam konteks pembangunan kelautan, peraturan hukum laut juga sangat penting untuk mengatur investasi dan pengembangan infrastruktur di sektor kelautan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor kelautan menyumbang sekitar 7 persen dari total PDB Indonesia. Dengan adanya peraturan hukum laut yang jelas, diharapkan pembangunan kelautan Indonesia dapat berjalan dengan teratur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia tidak bisa diabaikan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk menjaga sumber daya laut agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Seperti yang dikatakan oleh Ir. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, “Pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan hukum laut yang berlaku.”