Kapal ilegal merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pemerintah pun harus melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kapal ilegal adalah dengan melakukan identifikasi dan penegakan hukum.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, identifikasi kapal ilegal merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemerintah. “Dengan melakukan identifikasi, kita bisa mengetahui kapal mana yang melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia,” ujar Susi.

Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi kapal ilegal. “Kita harus memberikan sanksi yang tegas kepada kapal-kapal ilegal agar mereka tidak mengulangi perbuatannya,” kata Aan.

Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengatasi kapal ilegal. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Europol sangat membantu dalam identifikasi dan penegakan hukum terhadap kapal ilegal.

Namun, meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, masalah kapal ilegal masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, Adrianto Suradji, masih diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat untuk mengatasi kapal ilegal. “Kita harus bekerja sama untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari eksploitasi kapal ilegal,” ujarnya.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam mengatasi kapal ilegal melalui identifikasi dan penegakan hukum, diharapkan masalah ini dapat segera terselesaikan dan sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dengan baik.